Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

PERPUSTAKAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;

PUSTAKAWAN RUJUKAN SEBAGAI INTERMEDIARY : KASUS INDONESIA

Pendahuluan

Bila anda memiliki kesempatan untuk mendatangi sebuah perpustakaan di sebuah kota besar di Indonesia, cobalah datang ke ruang rujukan. Anda biasanya (dan hampir pasti akan menemukan jajaran buku-buku dan ensiklopedi dengan volume atau jilid yang cukup panjang yang sudah berdebu dan jarang dipergunakan. Dan cobalah anda tanya ke pustakawan yang bertugas di ruang itu. Tanyakan misalnya, dimana bisa ditemukan biografi Susilo Bambang Yudhoyono, tahun berapa ia masuk AKABRI dan jabatan territorial apa yang pernah disandangnya. Anda tentu akan mendapat jawaban tidak tahu, koleksi tidak ada atau bahkan ia akan ketakutan menghadapi sikap anda yang terkesan offensif.

Gambaran tersebut di atas, bukanlah sesuatu yang yang dibuat-buat dan didramatisir, tetapi merupakan fenomena umum di perpustakaan-perpustakaan Indonesia. Layanan rujukan bagi kebanyakan perpustakaan di Indonesia adalah pelengkap dari sebuah sistem yang disebut sebagai perpustakaan, yang didalamnya mempersyaratkan adanya layanan sirkulasi dan layanan referensi. Dalam paradigma yang demikian, lalu yang terjadi kemudian ruang referensi di letakkan di lantai paling atas dari sebuah gedung perpustakaan yang bertingkat, atau di bagian belakang dan sempit dari sebuah gedung perpustakaan.

Evaluasi Websites dan Bahan Rujukan Online

Dewasa ini perkembangan internet sudah sangat pesat, dan jumlah informasi yang terdapat di internet sudah demikian membludak. Pengguna internet tentu sering dibingungkan oleh melimpah ruahnya informasi yang ada di Internet dan sulit untuk melakukan evaluasi terhadap suatu websites atau bahan rujukan online.

Oleh karena itu, setidaknya terdapat lima kriteria untuk mengevaluasi websites atau bahan rujukan online, yaitu :

Kriteria Bahan Rujukan/Referensi

Dalam setiap perpustakaan, baik itu perpustakaan besar maupun kecil, terdapat divisi atau orang yang bertugas untuk membantu pengguna perpustakaan menemukan bahan yang dicarinya. Bagian inilah yang sering disebut sebagai bagian layanan rujukan atau layanan referensi. Tugas utama bagian ini adalah membantu pengguna perpustakaan dalam menemukan informasi di perpustakaan. Pertanyaan referens pada umumnya merupakan pertanyaan umum yang memerlukan jawaban yang singkat, langsung ke pokok pertanyaan dan luas.

Koleksi referensi dengan demikian adalah koleksi yang sangat penting dan berharga bagi perpustakaan. Oleh karenanya, dalam pengadaan bahan referens diperlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam pemilihan dan pengadaanya. Sumber-sumber tertentu dapat digunakan untuk membantu menyeleksi bahan rujukan, seperti Guide to Reference Material, Guide to Reference Books dan bahan-bahan sejenis yang diterbitkan oleh penerbit yang kompeten.

Koleksi referensi dapat berupa bahan-bahan sebagai berikut :

RUU Pornografi Disyahkan DPR

Akhirnya, setelah melalui kontroversi yang berkepanjangan, Kamis 30 Oktober 2008, RUU Pornografi yang sebelumnya disebut RUU Pornografi dan Pornoaksi disyahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), minus fraksi PDIP dan Fraksi PDS.

Menurut saya, disyahkannya RUU Pornografi ini adalah puncak kemenangan golongan/partai tertentu di pentas nasional yang berupaya memaksakan kehendaknya, dan kelihatannya sudah mulai berjaya menguasai ajaran agama dan berupaya menjadi panglima dari agama yang dianutnya.

Menurut saya, disyahkannya UU ini akan berimplikasi banyak sekali, antara lain :

Filsafat Informasi : Mempertanyakan Arah Kepustakawanan

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dewasa ini demikian pesat, sebuah perkembangan yang loncatannya tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Hanya dalam kurun 20 tahun saja, loncatan teknologi komputer sudah sedemikian pesatnya ke tahap yang tidak pernah dibayangkan pada duapuluh tahun yang lalu. Bila teknologi telpon kabel telah mendominasi kehidupan masyarakat dalam waktu yang cukup lama dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan selama puluhan tahun, maka tidak demikian dengan teknologi seluler yang berkembang pesat selama sepuluh tahun belakangan ini yang telah merubah pola konsumsi tekonologi dan pola komunikasi antar manusia. Pada saat ini, di seluruh dunia, di mana pusat kemajuan dan peradaban berada, semua orang sangat tergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi, bahkan tidak terbanya

Perubahan ICT yang demikian cepat sangat mempengaruhi masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini mencakup perubahan pola komunikasi, pola interaksi, pola ermasyarakat, dan juga perilaku politik dan perilaku ekonomi. Bila pada abad ke-20 yang menjadi sumber kekuatan ekonomi adalah penguasaan terhadap modal dan sumberdaya alam atau dengan kata lain suberdaya ventura, maka pada abad ke duapuluh satu ini yang paling utama adalah modal berupa kekuatan informasi.

Kebijakan Publik dan Informasi

Pendahuluan

Belakangan ini, kita sering mendengar dan membaca komentar-komentar di media massa tentang kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan publik yang mengguntungkan sekelompok kecil masyarakat, kebijakan publik yang tidak terarah, kebijakan publik yang tidak transparan dan sebagainya. Mungkin para politisi dan pengamat politik fasih sekali di media massa mengatakan hal tersebut, namun demikian kita, sebagai rakyat, kebanyakan tidak mengerti apa sebenarnya kebijakan publik walaupun seringkali ikut latah mengatakannya.

Suatu kebijakan publik, kebijakan Negara atau kebijakan umum, merupakan bagian dari suatu keputusan politik. Keputusan politik merupakan keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum, serta dipahami sebagai pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah . Karena sifat dari kebijakan publik yang mengikat ini, maka suatu kebijakan publik sangat berpengaruh terhadap seluruh masyarakat atau warga negara. Pemerintah, sebagai pengambil kebijakan seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk membuat suatu kebijakan, antara menetapkan suatu kebijakan atau tidak menetapkan suatu kebijakan. Implikasi dari kebijakan pemerintah ini dapat menguntungkan masyarakat tetapi sangat membebani pemerintah atau sebaliknya.